English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified twitterfacebookgoogle plusrss feedemail

Korupsi jangan dijadikan budaya! Pilih pemimpin yang cinta rakyat, bukan cinta kekuasaan! Bagian Iklan Hubungi (021)27101381 - 081385386583


Dariyanto, S.Kom. Anggota DPRD Kota Bekasi 2014-2019

Informasi tentang kandidat caleg, pemilukada & pilpres Indonesia

Rabu, 16 Desember 2009

APBD 2010 Harus Pro Rakyat, DPRD Kota Bekasi Belum Ketok Palu

MASIH BANYAK DINAS AJUKAN ANGGARAN IRASIONAL

Bekasi, dobeldobel.com
Menunggu kinerja dari Badan Anggaran yang akan menentukan seberapa besar anggaran yang akan diseujui oleh DPRD Kota dalam RAPBD 2010, seperti menunggu bunyi petasan raksasa. Saat dobeldobel.com menghubungi Yusuf Nasih, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, dia menegaskan bahwa sekarang ini DPRD, khususnya Badan Anggaran akan menentukan dan kami sudah sepakat untuk lebih mengalokasikan sebagian besar anggaran kepada belanja publik.


"Memang masih banyak sekali usulan anggaran dari dinas yang keami cermati tidak proporsional, misalnya saja dari Dinas PU, yang menganggarkan Pemeliharaan Jalan hingga 35 milyar, sedangkan Kecamatan yang ada di Kota Bekasi hanya ada 12. Seandainya setiap Kecamatan mendapat jatah anggaran pemeliharaan jalan sebesar 1 milyar saja, maka kira-kira anggaran yang dibutuhkan kan cuma 12 milyar atau paling mentok hanya 15 milyar. Sedangkan yang diajukan malah 35 milyar, mending sisa 20 milyar dialokasikan buat sekotr pendidikan ata sektor kesehatan masyarakat," ungkap Yusuf Nasih.


Mencermati bahwa saat penentuan finalisasi anggaran banyak sekali calo (makelar) anggaran dinas, beberapa anggota dewan menyikapi beragam.Eny Widhyastuti dari fraksi PDIP, menegaskan tak benar adanya Makelar Anggaran Dinas yang disinyalir datangnya dari tokoh-tokoh tertentu. Seandainya itu ada, segera komunikasikan dan kasih tahu kepada kami agar segera kami tindak lanjuti, tegasnya.


Lain halnya dengan Ratu Tau, anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, yang mengatakan bahwa praktik pencaloan (makelar) anggaran Dinas sangat disayangkan bila itu terjadi di lingkungan DPRD Kota Bekasi. Apalagi bila itu terjadi di antara tokoh-tokoh partai politik yang sering mempunyai akses dengan dinas-dinas yang dimaksud, jawab sang politisi tentang maraknya tokoh-tokoh politisi yang mencoba menjadi makelar anggaran dinas agar dipermudah dan disetujui oleh DPRD. Kebanyakan dari makelar itu disinyalir datang dari tokoh parpol tertentu yang pernah menjabat jadi anggota dewan pada periode sebelumnya.
Sidik Rizal - dobeldobel.com





Berita terkait tentang RAPBD 2010 Kota Bekasi.


Jakarta, RMOL. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bekasi, untuk tahun 2010 oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bekasi, yang ditargetkan selesai Januari 2009, masih berlangsung alot dan palu belum diputuskan.

Pasalnya, masih ada sejumlah anggaran yang perlu ditinjau ulang, dan setiap item APBD itu harus dibahas detail dan tuntas. Pada prinsipnya, peruntukan APBD itu, harus pro kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pejabat atau oknum di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi ” ujar Ketua DPRD Kota Bekasi, Ahar Laena kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (16/12).

“Saya yakin, penetapan APBD yang semula direncanakan selesai akhir Desember 2009 ini tidak akan terealisasi. Karena, sangat banyak ke-pentingan yang harus dibahas bersama, antara Badan Anggaran (Banang) Dewan dengan pihak legislatif,” terangnya.

Bahkan kata Azhar yang merupakan Ketua DPC Partai Demokrat di Kota Bekasi ini, masih ada angka yang perlu dievaluasi, seperti anggaran pembangunan Universitas Bekasi, yang mencapai Rp 4 miliar.

“Kami melihat, ada anggaran yang diusulan Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Tjandra Utama Efendi, mencapai Rp 4 miliar, untuk pembangunan Universitas Bekasi, masih terlalu tinggi. Ditambah lagi, adanya rencana perpanjangan jabatan Tjandra sebagai Sekda, masih ditentang sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi yang ada di DPRD,” terangnya.

Kembali soal target pembahasan APBD, Azhar mengakui, berdasarkan ketentuan APBD 2010, sudah harus ditetapkan akhir 2009. Tetapi, kenyataan tidak demikian. Yang jelas, tambahnya, setiap item APBD harus dibahas detail dan tuntas. Pada prinsipnya, peruntukan APBD itu, harus pro kepentingan masyarakat, tandas Azhar.

Sebelumnya, Azhar mengemukakan, pihaknya menargetkan, pertengahan Desember 2009, APBD Kota Bekasi tahun 2010 sudah ditetapkan. “Kami jadwalkan tanggal 20 Desember 2009, APBD sudah ketok palu, sehingga  akhir Januari 2010 sudah dapat dilaksanakan,”  katanya saat itu. 

Ternyata, dalam perjalanan, pembahasannya tidak semudah yang dibayangkannya. Lam-batnya pembahasan APBD itu, terkait juga dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diusulkan eksekutif. Dewan melihat  target PAD itu  harus ditingkatkan.

Perbandingannya, tahun anggaran 2010 legislatif  hanya menargetkan PAD Rp 252 miliar, sedangkan Dewan  menetapkan PAD menjadi Rp 262 miliar.  Artinya, Pemerintah Kota Bekasi (Pemkot), harus mampu menggali potensi daerah untuk peningkatan PAD. “Selain membahas secara detail dari mana saja sumber PAD itu, anggaran yang diajukan anggota legislatif, masih perlu direvisi kembali, “ kata Azhar.

Ia mencontohkan, seperti pembangunan Universitas Bekasi, yang mencapai Rp 4 miliar, diniai terlalu memberatkan APBD. Selain itu, masih ada potensi daerah yang belum tergali secara maksimal di Kota Bekasi, di antaranya pajak parkir yang dikelola pihak swasta.

Selama ini, parkir  yang dikelola swasta, seperti pada pusat-pusat perbelanjaan, pelaksanaannya tidak transparan. pembagian hasilnya juga terlalu kecil. Oleh karenanya, dewan memandang  perlu ada revisi peraturan daerah (Perda) yang mengatur pajak parkir, sehingga bagi hasilnya bisa 50:50 persen, antara pihak swasta yang menarik pajak dari masyarakat dengan Pemkot Bekasi, tandas Azhar. [bis]

Tidak ada komentar:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

GlestRadio-Bekasi

Iklan Display Bekasi

Google+ Followers

Iklan Baris Global

Distributor Madu & Propolis Murni