English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified twitterfacebookgoogle plusrss feedemail

Korupsi jangan dijadikan budaya! Pilih pemimpin yang cinta rakyat, bukan cinta kekuasaan! Bagian Iklan Hubungi (021)27101381 - 081385386583


Dariyanto, S.Kom. Anggota DPRD Kota Bekasi 2014-2019

Informasi tentang kandidat caleg, pemilukada & pilpres Indonesia

Jumat, 18 Desember 2009

Panti Pijat tidak Berizin Menjamur di Bekasi

BEKASI--Panti pijat dan refleksi tidak berizin menjamur di Kota Bekasi. Keberadaan panti pijat ilegal ini meresahkan masyarakat, karena diduga kerap dijadikan tempat maksiat. Ironisnya, kondisi itu terkesan dibiarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Ketua DPRD Kota Bekasi, Azhar Laena, mengatakan banyaknya panti pijat dan refleksi yang tidak berizin di Kota Bekasi, mencerminkan lemahnya pengawasan dari aparat Pemkot Bekasi.

Maraknya panti pijat ilegal, kata Azhar, justru dapat menimbulkan keresahan warga, karena panti pijat tersebut berpotensi dijadikan sebagai tempat maksiat. “Sehingga sulit untuk membedakan mana panti pijat yang murni untuk kesehatan dan mana yang menawarkan jasa kemaksiatan,” ujar Azhar, Jum'at (18/12).
Selain berpotensi dijadikan tempat maksiat, kata Azhar, panti pijat tidak berizin juga melanggar Peraturan Daerah (Perda) no 9 tahun 2007 Tentang Usaha Kepariwisataan. “Dari sisi pelanggaran Perda seharusnya sudah bisa ditindak dan tertibkan,” kata Azhar.

Semantara itu, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya, dan Pariwisata (Disporbudapar) Kota Bekasi, Arief, mengakui ratusan panti pijat dan refleksi yang ada di Kota Bekasi tidak berizin atau ilegal.

Menurut Arief, tidak berizinnya ratusan panti pijat itu, lantaran tingginya biaya pengurusan perijinan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi. “Sehingga para pemilik panti pijat enggan mengurus perizinannya,” ujarnya.

Terkait banyaknya panti pijat dan refleksi tidak berizin di Kota Bekasi, Arief berkilah, Disporbudpar Kota Bekasi hanya sekedar memberikan rekomendasi. “Sedangkan yang mengeluarkan izinnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT),” ujar Arief.

Selain itu, Arief mengaku kesulitan untuk menertibkan panti pijat yang tidak berizin, karena hal itu bukan menjadi kewenangan Disporbudpar, melainkan kewenangan Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Kota Bekasi. “Kita hanya instansi teknis saja,” tuturnya.

Sedangkan upaya pengawasan, kata Arief, telah dilakukan dengan mengumpulkan para camat dan lurah se-Kota Bekasi untuk memberikan informasi panti pijat dan kegiatan kepariwisataan di wilayahnya yang tidak memiliki izin. “Kalau perlu jika ada yang baru muncul tapi tidak berizin, segera ditertibkan,” ujar Arief. c14/pur

Tidak ada komentar:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

GlestRadio-Bekasi

Iklan Display Bekasi

Google+ Followers

Iklan Baris Global

Distributor Madu & Propolis Murni