English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified twitterfacebookgoogle plusrss feedemail

Korupsi jangan dijadikan budaya! Pilih pemimpin yang cinta rakyat, bukan cinta kekuasaan! Bagian Iklan Hubungi (021)27101381 - 081385386583


Dariyanto, S.Kom. Anggota DPRD Kota Bekasi 2014-2019

Informasi tentang kandidat caleg, pemilukada & pilpres Indonesia

Selasa, 16 November 2010

Kuasa Hukum Mempertanyakan Status Tersangka Wali Kota Bekasi

Kuasa hukum Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad, Sirra Prayana, mempertanyakan detail penyalahgunaan anggaran yang dituduhkan kepada kliennya sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan status tersangka.

Menurut Sirra, tiga perkara yang disangkakan kepada kliennya tidak disertai penjelasan rinci bagian mana dari anggaran yang dikorup dan pada kegiatan apa. "KPK tidak beri penjelasan rinci, juga tidak disebutkan nilai yang dikorup," kata Sirra kepada wartawan di Bekasi, Selasa (16/11).


Tiga perkara yang menjegal Mochtar adalah kasus suap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat senilai Rp 200 juta lebih dengan tujuan memperoleh audit keuangan daerah 2009 dengan status wajar tanpa pengecualian (WTP), anggaran piala Adipura dan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010.

Sirra kemudian mempertanyakan setiap perkara yang dituduhkan itu. Perkara suap, kata dia, sampai pengadilan tindak pidana korupsi memutus hukuman tiga tersangka, pada Senin (15/11) lalu, tidak ada fakta persidangan yang membuktikan bahwa Mochtar memerintahkan penyuapan.

Tiga bawahannya yang telah divonis adalah Sekretaris Daerah Tjandra Utama Effendi (3 tahun), Herry Suparjan (2 tahun), dan Herry Lukmantohari (2,5 tahun). "Tidak terungkap kalau ada arahan dari Mohtar yang memerintahkan ketiganya menyuap," katanya.

Pada perkara Adipura dan APBD, Sirra mengaku akan pelajari lebih dalam tuduhan tersebut.

Menurutnya, APBD itu banyak, di mana setiap proses pembangunan di daerah selalu diputuskan di APBD. Sementara, konteks korupsi yang dimaksud penyidik KPK tidak jelas.

"Jangan kemudian membangun persepsi bahwa seolah-olah ada tindak pidana korupsi berkaitan dengan penggunaan APBD tetapi tidak menjelaskan secara detail kasus APBD itu yang mana. Tidak ada spesifiknya," katanya.

Pasal yang disangkakan adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 tentang perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau golongan, dan Pasal 12 tentang penyalahgunaan wewenang.

Dalam konteks Adipura, kata Sirra, kliennya tidak ada upaya memperkaya diri sendiri. Dalihnya, Adipura adalah kebutuhan seluruh masyarakat Kota Bekasi untuk mendapatkan penilaian kebersihan yang baik.

Sirra mengaku khawatir pasal yang digunakan menjerat kliennya adalah sistem pukat harimau. Jika pasal satu lolos, maka pasal lainnya yang menjerat.

HAMLUDDIN

Tidak ada komentar:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

GlestRadio-Bekasi

Iklan Display Bekasi

Google+ Followers

Iklan Baris Global

Distributor Madu & Propolis Murni