English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified twitterfacebookgoogle plusrss feedemail

Korupsi jangan dijadikan budaya! Pilih pemimpin yang cinta rakyat, bukan cinta kekuasaan! Bagian Iklan Hubungi (021)27101381 - 081385386583


Dariyanto, S.Kom. Anggota DPRD Kota Bekasi 2014-2019

Informasi tentang kandidat caleg, pemilukada & pilpres Indonesia

Selasa, 26 April 2011

Mochtar Mohamad Diancam 20 Tahun Penjara

Portal Kita - Bandung. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat terdakwa Wali Kota Bekasi Non Aktif, Mochtar Mohamad dengan empat dakwaan sekaligus dalam sidang Perdana di ruang Kresna I Lantai 2 Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Kemarin (26/4) siang.

Sidang dengan nomor perkara 22/Pid.Sus/TPK/2011/PN Bdg dipimpin oleh Hakim Ketua Azharyadi Pria Kusuma. Dengan hakim anggota Eka Saharta Winata dan Ramlan Comel, serta Panitera Pengganti Rina Pertiwi dan Sobari, serta dakwaan JPU KPK No : DAK-12/24/IV/2011 sebanyak 53 halaman itu disebutkan di duga dengan sengaja melakukan tindakan pidana korupsi.


Hal itu diatur sebagaimana dalam Pasal 13 Jo Pasal 15 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Dalam pembacaan Tim JPU KPK Rudi Margono, Ketut Sumedena, Hadiyanto dalam dakwaan pertama disebutkan, bahwa terdakwa Mochtar dengan sengaja melakukan Surat Perintah Jalan (SPJ) dari jenis kegiatan audensi dengan tokoh masyarakat atau pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan dengan nomen kelatur RKA kode kegiatan 1.20.1.20.03.16.01.Dengan kerugian negara sebesar Rp 639 juta.

Dakwaan kedua dikatakan Wali Kota Bekasi melalui Tjandra Utama Effendi memberi sebesar Rp 4,2 miliar lebih kepada Lilik Haryoso selaku Anggota DPRD Kota Bekasi yang menjabat sebagai Ketua Harian Badan Anggaran Kota Bekasi tahun 2010. Pemberian tersebut dilakukan di salah satu rumah di Villa 200 Kelurahan Marga Jaya, Bekasi Selatan. Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK disebutkan dalam penyerahan uang tersebut Lilik Haryoso bersama anggota dewan lain diantaranya Sutriyono, Choiroman J Putro, dan Tumai.

Sedangkan, Dakwaan ketiga, terdakwa bersama mantan Sekda Kota Bekasi, Tjandra Utama Effendi. Dan Hery Lukmantohari beserta Hery Supardjan member hadiah gratifikasi sebesar Rp 400 juta kepada Suharto dan Enang Hermawan (Pejabat BPK Jawa Barat). Uang tersebut berasal dari hasil saweran dari para Kepala UPTD yang dikumpulkan oleh Tjandra Utama Effendi. Perkara penyuapan ini telah selesai disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan terpidana Tjandra Utama Effendi, Hery Lukmantohari dan Hery Supardjan.

Dan Dakwaan terakhir disebutkan bahwa Terdakwa Mochtar bermufakat dengan Tjandra Utama Effendi memberikan uang sebesar Rp 500 juta kepada tim penilai Adipura Kementrian Lingkungan Hidup. Diantara salah satu tim penilai Adipura yakni Melda Mardalina penyerahan diberikan pada saat melakukan pengecekan dilapangan menuju titik pantau penilaian Adipura di sekitar Kecamatan Bantar Gebang. Dalam dakwaan terungkap bahwa sebenarnya Kota Bekasi belum layak untuk mendapatkan Piala Adipura karena nilai yang dikantongi masih kurang 2 poin.

”Akibat dugaan korupsi terdakwa Mochtar, diperkirakan negara dirugikan sebesar Rp 5,5 miliar sebagaimana Dakwaan,” ujar JPU KPK, Ketut Sumadena. Sidang perdana yang berlangsung selama tiga jam itu dihadiri dan diramaikan oleh ratusan pendukung Mochtar Mohamad dari Bekasi. Bahkan persidangan sempat ditunda selama 15 menit dengan alasan tim kuasa hukum Mochtar terlambat. Sehingga persidangan dimulai pukul 09.15 – 11.00. Apalagi dalam persidangan pengeras suara mengalami gangguan teknis membuat suara JPU tak terdengar jelas. Banyak hadirin yang mendekat ke pembatas untuk bisa mendengar secara seksama. Mochtar Mohamad sendiri datang dengan memakai kemeja hitam dan celana bahan berwarna hitam juga.

Sidang yang dikontrol melalui lima CCTV ini dipenuhi sesak oleh para pendukung Mochtar dari Bekasi. Sidang akan dilanjutkan Selasa pekan depan (03/5) dengan agenda mendengarkan esepsi dari kuasa hukum serta Mochtar sendiri. Sidang Tipikor ini sesuai Undang-undang harus selesai dalam masa 120 hari kerja. Dalam sidang ini direncanakan akan menghadirkan saksi sebanyak 172 saksi dan akan dilaksanakan secara marathon tiap dua hari sekali setelah sidang pembacaan eksepsi. [Ch]

Tidak ada komentar:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

GlestRadio-Bekasi

Iklan Display Bekasi

Google+ Followers

Iklan Baris Global

Distributor Madu & Propolis Murni