English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified twitterfacebookgoogle plusrss feedemail

Korupsi jangan dijadikan budaya! Pilih pemimpin yang cinta rakyat, bukan cinta kekuasaan! Bagian Iklan Hubungi (021)27101381 - 081385386583


Dariyanto, S.Kom. Anggota DPRD Kota Bekasi 2014-2019

Informasi tentang kandidat caleg, pemilukada & pilpres Indonesia

Minggu, 12 Juni 2011

Mendagri: Mutasi Di Kota Bekasi Melanggar Aturan

Glest Radio.com - BEKASI
Kebijakan mutasi yang dilakukan Plt Wali Kota Rahmat Effendi semakin menjadi sorotan karena dinilai telah melanggar aturan ataupun izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bernomor 832-24/1278/SJ tanggal 13 Mei 2011.

Pasalnya, bukan hanya pengisian jabatan lowong, seperti isi surat Kemendagri, tetapi mutasi, rotasi dan promosi dilakukan hingga 168 pejabat. Hingga mutasi pun dikeluhkan sebagian pejabat atau PNS yang dinilai merugikan pegawai daerah.


Saat dikonfirmasi Radar Bekasi, Sukoco, Kasubdit Pejabat Negara Wilayah IV Kemendagri mengaku kaget dengan mutasi yang terjadi di Kota Bekasi. Meskipun dia tidak memiliki kewenangan dalam mengambil tindakan terhadap mutasi yang seharusnya berjalan atas izin Kemendagri itu, pihaknya menyarankan agar PNS yang merasa dirugikan melaporkan persoalannya kepada Kemendagri ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Sesuai dengan PP 49 Tahun 2008 pasal 132 huruf A, mutasi bagi seorang Plt harus seizin Mendagri. Dan apabila kemudian saat mutasi dilakukan tidak sesuai dengan izin, maka itu suatu hal yang salah dan melanggar aturan.

Itu bisa dilaporkan kepada Kemendagri dalam hal ini bagian Kepegawaian, atau PNS yang dirugikan mem-PTUN-kan,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Bekasi Haeri Parani justru menganggap mutasi yang dilakukan Plt Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi batal demi hukum. Pasalnya, mutasi sudah tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya jadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan pengisian jabatan lowong di Pemkot Bekasi.
Atas dasar aturan yang dikeluarkan Kemendagri, lanjutnya, Plt Wali Kota Rahmat Effendi atau yang akrab disapa Pepen telah melakukan sebuah penafsiran dirinya sendiri, sehingga akhirnya Plt melakukan sesuatu di luar haknya untuk melakukan mutasi.

Yang tidak hanya pengisian jabatan lowong. Hingga berakibat terjadi pengabaian terhadap suatu aturan, terlebih dengan adanya beberapa pejabat yang tidak mendapatkan kedudukan, serta penempatan pejabat yang menurutnya tidak sesuai dengan azas kepegawaian.

“Kalau mengacu kepada azaz umum penyelenggaraan Negara saja sudah banyak yang dilanggar. Contoh kasus Asda I Gunung Hilman dan Kasat Pol PP Dedi Juanda adalah fakta kalau Pemkot mengabaikan azaz kepastian hukum. Belum lagi kasus Dirut RSUD Dr Iman yang dijadikan staf ahli Bidang Keuangan dan Ekonomi yang juga mengabaikan azaz profesionalitas karena bukan dibidangnya.

Bahkan, mutasi seolah-olah melakukan penghukuman terhadap PNS yang tidak tahu kesalahannya di mana,” tegas politisi asal Demokrat ini.

Berdasarkan beberapa kasus dan dasar hukum yang ada, Haeri yakin mutasi yang dilakukan Pepen adalah sesuatu yang sudah tidak sesuai dengan aturan main yang diberikan hingga berdampak terhadap legalitas mutasi itu sendiri.

“Kalau sesuatu yang dilakukan sudah tidak sesuai aturan otomatis segala produk yang dikeluarkan pun akan menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Dengan demikian SK pelantikan yang dikeluarkan Plt harus dinyatakan tidak berlaku,” tegas politisi yang sebelumnya berprofesi sebagai praktisi hukum ini. (rif)

Tidak ada komentar:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

GlestRadio-Bekasi

Iklan Display Bekasi

Google+ Followers

Iklan Baris Global

Distributor Madu & Propolis Murni