English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified twitterfacebookgoogle plusrss feedemail

Korupsi jangan dijadikan budaya! Pilih pemimpin yang cinta rakyat, bukan cinta kekuasaan! Bagian Iklan Hubungi (021)27101381 - 081385386583


Dariyanto, S.Kom. Anggota DPRD Kota Bekasi 2014-2019

Informasi tentang kandidat caleg, pemilukada & pilpres Indonesia

Sabtu, 07 Juli 2012

Pelantikan PDAM Tirta Bhagasasi Batal

ADA BAU BUSUK DALAM PELANTIKAN BARU?

BEKASI (Pos Kota) – Pelantikan direktur baru Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi, Bekasi Usep Romli Salim, gagal karena tak dihadiri Walikota dan Bupati Bekasi, Rahmat Effendi dan Neneng Hasanah Yasin.

Acara pelantikan dijadwalkan Jumat 6 Juli di hall room Hotel Horison, Kota Bekasi. Sejumlah tamu undangan bahkan telah hadir, mereka menempati kursi yang telah disedikan panitia yang jumlahnya sekitar 200 kursi.


Endang Kurnaen, PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi
“Pelantikan batal,” kata juru bicara PDAM Tirta Bhagasasi Endang Kurnaen. Ia mengaku tak paham alasan ketidakhadiran kedua kepala daerah.

Sekretaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji menjelaskan, pelantikan bisa dilaksanakan apabila disetujui kedua kepala daerah. Sebab, PDAM Tirta Bhagasasi adalah perusahaan daerah yang dibiayai secara kongsi antara Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi, dengan nilai omset masing-masing sekitar 40 dan 60 persen.

Rayendra menjelaskan, Rahmat Effendi menolak menandatangani surat pengangkatan Usep karena menabrak Peraturan Kementerian Dalam Negeri, yang menjelaskan bahwa pengangkatan Direktur Utama harus dilakukan melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan. “Ada prosedurnya, makanya Walikota Pak Rahmat belum mau tanda tangan,” kata Rayendra kepada wartawan.

Usep sedianya menggantikan Wahyu Prihantono, yang diberhentikan sementara waktu oleh Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, beberapa waktu lalu. Wahyu dinilai tak cakap memimpin, sehingga target investasi air bersih tak terpenuhi dan malah sebaliknya PDAM Tirta Bhagasasi berpotensi kehilangan dana sebesar Rp 40 miliar.

Menurut Rayendra, prosedur pengangkatan Direktur Utama dilakukan dengan beberapa tahap. Yakni, Pemerinta Daerah mengumumkan secara terbuka melalui media massa bahwa dibuka pendaftaran untuk posisi tersebut, kemudian dilakukan seleksi.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah melakukan seleksi terhadap calon, membentuk tim independen yang akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan. “Salah satu syaratnya, jika calon direktur berasal dari luar PDAM maka harus memiliki pengalaman memimpin perusahaan minimal 15 tahun, dan apabila calon direktur berasal dari internal PDAM minimal telah bekerja lima tahun,” kata dia.

Sementara pelantikan Usep, kata Rayendra, dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung oleh Bupati. “Kalau bupati sudah tanda tangan,” katanya. (sumber : Dieni - Poskota)

ADA "BELANG" DIBALIK PEMBERHENTIAN
DIRUT PDAM TIRTA BHAGASASI


Sesaat sebelum dilakukannya pemberhentian direktur utama (dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi dilakukan kemarin (06/07/12), terlihat Haji Rosihan Anwar dan Haji Dana Satria jalan bersamaan keluar masuk pemkot Bekasi dan kantor ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi.

Tidak jelas apakah pertemuan antara kedua orang tersebut dengan pejabat di lingkungan Badan Pengelolaan Kekayaan Daerah (BPKAD) dan H. Andi Zabidi merupakan awal dari negosiasi untuk mengganti Wahyu Prihantono dengan mekanisme pemberhentian yang sangat mendadak dan jauh sebelum masa jabatan berakhir.

Wahyu Prihantono secara resmi diberhentikan tanggal 20 Juni 2012 karena dianggap memiliki kinerja yang buruk. H. Rosihan Anwar dikenal sangat dekat dengan pejabat di Kabupaten Bekasi sebelum dirinya dipercaya masyarakat Bekasi Timur untuk menjadi wakil mereka pada pemilu legislatif 2009 lalu. Selain saat itu, Rosihan Anwar bekerja sebagai kontraktor, dirinya merupakan penggiat berbagai bentuk kegiatan berbasis massa di kota Bekasi.

Saat H. Dana Satria menggantikan dirut sebelumnya pun, H. Rosihan yang menginisiasi pertemuan melalui Muhammad Solihat di jalan Dewi Sartika, seberang BNI 46. Selain pandai melobby, H. Rosihan Anwar juga mumpuni menakhlukkan pengambil kebijakan, sehingga banyak pihak mempercayakannya sebagai penyambung lidah pada kepala daerah atau pengambil kebijakan tekhnis lainnya.

Namun pernah dirinya di-black-list oleh Kepala Daerah kota Bekasi selama 4 tahun karena ada banyak permintaannya justru wan-prestasi. Konon saat dirinya dijauhi almarhum H. Akhmad Zurfaih karena persoalan tersebut dan dalam beberapa permohonan ternyata tidak sesuai apa yang dibicarakan sehingga decision-maker saat itu menutup semua peluang untuk H. Rosihan Anwar kecuali menjadikan H. Dana Satria sebagai dirut pengganti H. Utin Supena.

Terbuka peluang ketika dirinya total bekerja di kota Bekasi untuk memanggul kandidat nomor 2 dan nomor 3 pada pemilu kota Bekasi 2008, sama-sama orang dekatnya. Saat coba dikonfirmasi kepada ketua DPRD, H. Andi Zabidi, terlihat tidak selera bicara soal pemberhentian dirut PDAM Tirta Bhagasasi dan sama sekali tidak mau berbicara soal adanya rekomendasi dari DPRD Kota Bekasi berkaitan dengan urusan hubungan pemerintah kota Bekasi dengan PDAM tersebut.

"Kan yang diberhentikan orangnya saja, bukan perusahaannya, sedangkan rekomendasi DPRD kota Bekasi itu untuk perusahaan," katanya saat akan shalat Jum'at (22/6). Sedangkan Wakil Ketua III DPRD Kota Bekasi, Yusuf Nasih, menyatakan bahwa rekomendasi tanggapan terhadap LKPJ Walikota Bekasi pemerintah hanya diminta untuk menilai rekomendsasi-rekomendasi yang diberikan DPRD kota Bekasi dan melaksanakannya apabila memang benar koreksi dalam bentuk rekom tersebut. "Pemerintah hanya diminta menilai," katanya.

Telepon selular anggota komisi C dari fraksi partai Golkar kota Bekasi, H. Rosihan Anwar, membalas dengan isi dirinya tidak tahu dan sibuk mengurus Persipasi. Beberapa saat kemudian Rosihan mengklarifikasi pertemuan yang dilakukannya dengan berbagai pihak merupakan cara untuk menyelamatkan Persipasi.

"Waktu itu hanya bicara soal Persipasi," katanya. Sementara itu dari kabupaten menyeruak issue dana koperasi, pergantian atas usul tim sukses Nero (H. Lukman Hakim) dan beberapa kebijakan baru pemerintahan dokter Hj. Neneng Hasanah Yasin.

Saat dikonfirmasi melalui satu nomor mentari Bupati Bekasi tersebut tidak menjawab, mematikan saat diberi pertanyaan dan menghidupkan setelah ada perkembangan berita di facebook. Sejak awal menjabat, Wahyu tidak pernah lepas dari gangguan yang dilakukan secara sistematis dan mengarah pada upaya menjatuhkan mantan anggota DPRD dari partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Mulai dari "fit and proper test" yang dipertanyakan, persoalan pipa PDAM sampai dengan persoalan rebutan masukkan pegawai yang sempat mencuat di bawah permukaan. Wahyu pun sering mengeluh dengan gangguan yang pada akhirnya bersifat coup detaat dengan sosok mantan atau pensiunan PDAM Bekasi, pihak tertentu yang disokong politisi partai dan tentu saja berebut berkah investasi sebuah foundation dari kawasan Asia Barat.

"Bagaimana mau kerja kalau setiap saat bukan sekadar menyoal, tapi sudah mengarah pada fitnah," katanya pada sebuah kesempatan. M. Solihat yang sempat berpapasan di depan pintu Pemkot Bekasi secara jujur menyampaikan bahwa itu karena dirut terlalu reaktif terhadap berbagai hal yang menyerangnya.

"Padahal beliau mantan politisi, biasa lah, itu hanya dinamika politik yang harus disikapi sewajarnya," katanya usai rapat dengan pimpinan teras pemkot Bekasi berbarengan dengan kedatangan world bank ke Kota Bekasi.

Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, memberhentikan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, Wahyu Prihantono, dari jabatannya per 20 Juni 2012 karena dianggap memiliki kinerja yang buruk. "Surat pemberhentian Wahyu ditandatangani Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.

Dalam surat tersebut, Neneng menjelaskan bahwa pemecatan Wahyu didasari rekomendasi Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi," ujar Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi, Riyad Oscha, di Bekasi, Kamis (21/6).

Menurut dia, evaluasi terhadap kinerja PDAM di bawah pimpinan Wahyu sejak 2009 di antaranya pencapaian target investasi berupa pemasangan sambungan langsung dan jaringan baru yang dinilai sebagai pemborosan. "Dari target 50 miliar rupiah, hingga kini, baru tercapai 72 persen. PDAM juga berpotensi kehilangan 40 miliar rupiah akibat kebijakan Wahyu yang secara sepihak menjalin kerja sama dengan perusahaan asing," kata dia.

Secara terpisah, Wahyu Prihantono mengaku kaget dengan pemecatan yang tiba-tiba itu dan mempertanyakan alasannya. Bahkan, dia berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Saya tidak menyangka karena semestinya masa jabatan habis Desember 2013," katanya. (Ant/Don).

1 komentar:

Sinar Harapan mengatakan...

BEKASI - Usep Rahman Salim gagal dilantik menjadi Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi. Padahal, semua persiapan sudah dilakukan sejak malam harinya hingga pagi menjelang pelantikan. Bahkan para undangan juga sudah berdatangan.

Usep yang kini menjabat Direktur Umum (Dirum) perusahaan milik Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi itu sedianya, Jumat (6/7) pukul 10.00 WIB, dilantilk menjadi Dirut PDAM menggantikan Wahyu Prihantono yang sudah dipecat.

Pelantikan, sedianya dilakukan Wali Kota dan Bupati Bekasi Rahmat Effendi dan Neneng Hasanah Yasin, sebagai pemilik saham di perusahaan daerah tersebut. Namun, kedua pejabat itu tidak hadir setelah ditunggu hingga menjelang salat Jumat.

Di sisi lain, semua perlengkapan sudah tersedia di ball room sebuah ruangan mewah di Hotel Horison Bekasi. Sekitar 150 undangan yang sudah datang lebih awal kecewa dan bertanya-tanya mengapa pelantikan gagal.

Para tamu undangan sudah duduk sejak pagi menempati kursi yang disedikan panitia. Bahkan di bagian depan ruangan mewah itu terpasang spanduk ukuran besar bertuliskan "Pelantikan Dirut PDAM Tirta Bhagasasi". Panitia juga telah menyiapkan podium dan meja di bagian depan ruangan, yang sedianya akan digunakan sebagai tempat menandatangani berita acara pelantikan.

Setelah kedua kepala daerah dipastikan tidak datang, akhirnya panitia mempersilakan tamu undangan untuk makan siang. Menu makanannya di hotel berbintang lima itu juga cukup mewah. Menjelang salat Jumat, akhirnya tamu undangan termasuk panitia pun meninggalkan hotel yang sudah dibayar mahal itu.

Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat (Humas) PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, Endang Kurnaen saat ditemui SH, mengakui bahwa pelantikan gagal.

Ia mengatakan tidak mengetahui persis mengapa pelantikan Usep Rahman dari dirum menjadi dirut gagal. “Memang sudah ada agenda pelantikan hari ini, tetapi gagal. Saya tidak tahu alasan mengapa gagal. Itu urusan pemimpin dan pemilik saham,” katanya.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ketika ditanya SH, Kamis malam mengatakan, tidak ada pelantikan Dirut PDAM pada Jumat (6/7). “Tidak ada itu”, katanya.

Saat didesak bahwa pelatikan direncanakan Jumat pagi, dan Usep Rahmat akan dilantik menjadi dirut, akhirnya ia mengakui bahwa ia belum setuju. “Sedang dikaji dulu. Bupati Bekasi Neneng sudah menanandatangani, tetapi saya belum karena harus dikaji dulu,” kata Rahmat.

Sekretaris Daerah (Sekda) dan Asisten Pembangunan (Asda II) Kota Bekasi Rayendrra Sukarmadji dan Nandi Surdjakandi menjelaskan, untuk menjadi Dirut PDAM tidak bisa main tunjuk dan angkat begitu saja.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, menjadi seorang Dirut PDAM harus melalui penjaringan dan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan konsultan independen serta memenuhi sejumlah persyaratan. Calon yang lulus lalu diajukan kepada pemilik saham untuk diangkat menjadi dirut.
(Sinar Harapan)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

GlestRadio-Bekasi

Iklan Display Bekasi

Google+ Followers

Iklan Baris Global

Distributor Madu & Propolis Murni