English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified twitterfacebookgoogle plusrss feedemail

Korupsi jangan dijadikan budaya! Pilih pemimpin yang cinta rakyat, bukan cinta kekuasaan! Bagian Iklan Hubungi (021)27101381 - 081385386583


Dariyanto, S.Kom. Anggota DPRD Kota Bekasi 2014-2019

Informasi tentang kandidat caleg, pemilukada & pilpres Indonesia

Minggu, 08 Juli 2012

Wahyu Prihantono Tanyakan Surat Pemberhentian

Wahyu dan Pepen dalam satu kegiatan di Pemda Kota Bekasi
KabarBekasi.com – Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Wahyu Prihantono saat dikonfirmasi melalui selular menyatakan belum akan melakukan gugatan seperti yang pernah diberitakan terkait pemberhentian dirinya dari posisi direktur utama (Dirut).
“Siapa yang mau gugat. Hal pemberhentian saya, saya biasa saja,” tulisnya dalam sebuah pesan singkat.

Wahyu Prihantono  dalam waktu dekat ini akan melayangkan surat untuk menanyakan lampiran surat keputusan pemberhentian dirinya. Menurutnya, surat Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, tidak ada lampiran yang disertakan.


Padahal peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 2 tahun 2007 mensyaratkan penjelasan sebagai lampiran surat pemberhentian dan melekat pada setiap keputusan dimaksud. “Saya saat diantar surat oleh ajudan Sekda Kabupaten masih kerja, waktu itu malam hari dan surat saya terima tanpa lampiran,” kata Wahyu.

Wahyu Prihantono baru akan berakhir masa jabatannya pada Desember 2013, diberhentikan dengan surat Bupati Bekasi per tanggal 20 Juni 2012 lalu. “Seharusnya saya selesai tepat Desember 2013 nanti, saya sampai saat ini tidak tahu rekomendasi dewan pengawas seperti apa,” katannya.

Saat ini dirinya sedang menyiapkan surat untuk disampaikan pada Bupati Bekasi guna menanyakan penjelasan yang tidak ada dalam surat pemberhentian yang dikeluarkan bertanda tangan Neneng Yasin. “Mungkin besok saya akan kirimkan surat kepada ibu Bupati dan semoga mendapatkan respon positif,” kata Wahyu.

Sementara, Walikota Bekasi Rahmat Effendi menyerahkan kebijakan pengganti Dirut PDAM Tirta Bhagasasi kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai pemilik modal terbesar.

Hal itu dikatakan Ketua DPD Partai Golkar kota Bekasi,  Rahmat Effendi, beberapa waktu lalu. Kebijakan penggantian jabatan Dirut PDAM Tirta Bhagasasi,setelah Wahyu Prihantono dimakzulkan akan diserahkan kepada dewan pengawas dan Bupati Bekasi.

Dikatakan, kepemilikan modal kota Bekasi yang hanya 45 persen atau lebih sedikit dari Kab. Bekasi tidak dapat menentukan kebijakan pengganti Wahyu Prihantono tetapi hanya ikut serta menentukan kebijakan. (Jar/Mdp/Bs/Kabarbekasi.com)

Walikota Rahmat Effendi Nilai Dirut PDAM Tak Transparan


BEKASI_DAKTACOM
Walikota Bekasi Rahmat Effendi menyerahkan kebijakan pengganti Dirut PDAM Tirta Bhagasasi kepada bupati Bekasi Neneng Hasnah Yasin sebagi pemilik modal terbesar.

Hal itu dikatakan Ketua DPD Partai Golkar kota Bekasi,kepada dakta.com, Sabtu dalam  disela acara pengukuhan perkumpulan Bugis di rumah makan Wulan Sari Kota Bekasi, Sabtu 24/6/12).

Menurut ‘Bang Pepen’ panggilan akrab Rahmat Effendi, kebijakan penggantian jabatan Dirut PDAM Tirta Bhagasasi,setelah Wahyu Prihantono dimakzulkan akan diserahkan kepada dewan pengawas dan bupati Bekasi.

Dikatakan, kepemilikan modal kota Bekasi yang hanya 45 persen atau lebih sedikit dari Kab. Bekasi tidak dapat menentukan kebijakan pengganti Wahyu Prihantono tetapi hanya ikut serta menentukan kebijakan.

Ditegaskan,kepemimpinan Wahyu Prihantono sebagai Dirut PDAM dinilai memiliki kekurangan seperti saat melakukan kejasama dengan PT. Moya Indonesia.

Padahal menurut perjanjian penghapusan  utang  PDAM sebesar Rp 40 miliar kepada pemerintah akan batal jika PDAM melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, sedang proses penghapusan utang masih berlangsung.

Kebijakan Wahyu Prihantono melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga  dianggap sebagai dosa dan konsekwensinya ia harus dicopot dari jabatan Dirut.Karena dianggap merugikan PDAM sebesar Rp 40 miliar.

Diperoleh informasi, Wahyu Prihantono sendiri akan melakukan gugatan ke PTUN Jawa Barat menyusul pemberhentianya dari Dirut PDAM.

Alasan gugatan itu masih dirahasiakan. Nantilah, kita akan sampaikan informasi mengapa pemberhen tian itu digugat ke pengadilan.

Sementara, anggota komisi C DPRD kota Bekasi Choeruman J Putro mendukung langkah Wahyu Prihantono yang juga mantan anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi PKS melakukan gugatan hukum ke PTUN Bandung.

“Kebijakan pemecatan itu seharusnya dikomunikasikan dahlu ke DPRD Kota dan Kab. Bekasi. Namun hal itu tak dilakukan Walikotamaupun bupati Bekasi.(Sumber BS/Inas).

Tidak ada komentar:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

GlestRadio-Bekasi

Iklan Display Bekasi

Google+ Followers

Iklan Baris Global

Distributor Madu & Propolis Murni